Kendala Kompetensi Lulusan Kurikulum 2013

Dalam elemen perubahan pada Kompetensi Lulusan Kurikulum 2013 di deskripsikan sebagai adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi kompetensi sikap ,keterampilan dan pengetahuan ( sumber Kemendikbud 2012)

1.       Dalam pembelajaran dikelas  guru tidak banyak yang menggunakan penelitian tindakan kelas kepada setiap individual siswa  maupun  berdiskusi tentang persoalan keterbatasan dan kompetensi  yang dihadapi siswa bersama siswa bersangkutan  ,mereka cenderung mengejar target jam mengajar.

2.       Tidak ukuran  yang baku bagi guru untuk mengevaluasi ekspektasi harapan siswa  atas kinerjanya. Sehingga guru terbiasa mengajar menurut versinya sendiri.

3.       Karena  “keterbatasan” jam pelajaran dan kompetensi  pengetahuan serta keterampilan mengajar    sulit seorang guru dalam mengeksplorasi daya berpikir kritis siswa .

4.       Budaya di Indonesia belum terbiasa seorang guru siap menerima kitik dan komplain dari siswa atau masyarakat. Sehingga guru bersangkutan juga tidak dapat mengevaluasi diri berdasar kepuasan siswa maupun masyarakat . 

5.       Tidak ada keterbukaan sekolah untuk berani bertanggung jawab atas  jaminan  mutu lulusan sesuai target kurikulum 2013 tersebut.

6.       Belum adanya komunikasi dan informasi terpadu  guna menangani komplain yang masuk  dari masyarakat  dengan instansi terkait  sehingga sering kali sekolah dan dinas terkait bertindak menangani komplain atau konflik setelah diberitakan media massa.

7.       “Ketidak berdayaan” guru dalam  menyampaikan kendala dan kesulitan pelaksanaan terutama terhadap prosedur dan pelaksanaan kurikulum secara teratur .Diantaranya disebabkan juga karena budaya top-down lebih mendominasi kalangan birokrasi termasuk birokrasi dunia pendidikan. 

8.       Belum adanya keterampilan untuk proaktif dikalangan guru dalam merancang masa depan kegiatan pembelajarannya dikarenakan sistem yang memaksa guru hanya menjalankan perintah dari kebijakan dinas terkait   ,bahkan tidak jarang karena  otonomi daerah kebijakan kurikulum yang dirancang  pusat menjadi lemah di daerah tanpa terdeteksi.