DARI SEKOLAH KEKURANGAN MURID,PEMANGKASAN PADA KURIKULUM 2013 SAMPAI KENAPA PEMERINTAH SELALU SALAH.
Minim Murid, Unas 90 SD Gabung Sekolah Lain
Sumenep (beritajatim.com) - Sebanyak 90 SD dan sederajatnya di Kabupaten Sumenep tidak bisa menyelenggarakan sendiri ujian nasional (Unas), dan harus menggabung dengan sekolah lain karena minimnya jumlah murid.
Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Ahmad Sadik, Senin (06/05/13) menjelaskan, 90 sekolah yang terpaksa menggabung dengan sekolah lain dalam pelaksanaan Unas terdiri dari 36 SD negeri dan swasta, 54 MI negeri dan swasta.
"Sekolah-sekolah yang menggabung dengan sekolah lain itu tersebar di wilayah daratan dan kepulauan. Mereka terpaksa tidak bisa melaksanakan Unas sendiri, karena jumlah murid sangat minim. Di bawah 20 orang. Bahkan ada yang muridnya tidak sampai 10 orang," katanya.
Selain itu, lanjut Sadik, sekolah-sekolah dengan jumlah murid minim tersebut terpaksa bergabung dengan sekolah lain dalam pelaksanaan Unas, untuk efisiensi biaya. "Kalau menyelenggarakan sendiri kan harus berpikir tentang pengawas, tentang pengamanan, tentang transport pengambilan soal, dan lain-lain. Padahal jumlah muridnya sedikit. Makanya untuk efisiensi, lebih baik menggabung dengan sekolah terdekat yang lebih banyak jumlah muridnya," ujarnya.
Menurut Sadik, pihaknya saat ini tengah dalam proses pendataan dan evaluasi jumlah murid di sekolah-sekolah, untuk menentukan proses berikutnya, apakah harus diregrouping atau tidak. "Regrouping itu kan bisa dilakukan dengan beberapa syarat. Misalnya sekolah di satu halaman. Atau jumlah murid sedikit, dan ada sekolah terdekat dengan jarak kurang dari 3 km. Itu harus diregroupping," ungkapnya.
Namun, imbuh Sadik, apabila ternyata jarak dari sekolah tersebut ke sekolah lain jaraknya lebih dari 3 km, maka sebisa mungkin pihaknya tidak meregrouping sekolah itu. "Kan kasihan juga muridnya kalau jaraknya di atas 3 km. Lebih baik dipertahankan dan dicari solusi agar jumlah siswa bisa bertambah," terangnya.
Berdasarkan data di Dinas Pendidikan, peserta Ujian Nasional SD sederajat sebanyak 17.744 siswa yang tersebar di 1.162 sekolah penyelenggara. Terdiri dari 11.117 siswa SD, 6. 625 siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan siswa SDLB 2 orang. Sesuai jadwal, Unas SD berlangsung selama tiga hari Mulai Senin (06/05/13), hingga Rabu (08/05/2013). [tem/but]
Sumber:beritajatim.com .
Dari Rencana 32.295 Sekolah Jadi Cuma 6.410 Sekolah
JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah sasaran sekolah penerapan Kurikulum 2013 kembali dipangkas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas persetujuan Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono. Dengan demikian, hanya ada 6.410 sekolah yang akan melakukan Kurikulum 2013 pada pertengahan tahun ini.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengatakan bahwa prinsip penerapan kurikulum baru pada dasarnya adalah bertahap dan terbatas. Pengurangan jumlah sasaran sekolah yang dilakukan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan.
"Jadi setelah dari berbagai macam kajian, jumlah yang ada saat ini sudah final dan Insya Allah tidak berubah lagi," kata Nuh saat dijumpai di Gedung A Kemdikbud, Jakarta, Senin (6/5/2013).
Berdasarkan data yang dimiliki Mendikbud, angka sekolah SD yang semula sudah dipangkas menjadi 7.458 sekolah kembali dirampingkan menjadi 2.598 SD. Kemudian untuk SMP yang semula 2.580 sekolah menjadi berkurang 1.521 sekolah.
Kemudian untuk SMA dan SMK yang semula ditargetkan 100 persen sekolah, yaitu 11.572 SMA dan 10.685 SMK, dikurangi hanya tinggal menyisakan 1.270 SMA dan 1.021 SMK saja. Total keseluruhan siswa yang semula ditargetkan sekitar empat juta anak belajar dengan kurikulum baru, kini hanya tersisa 1.535.065 siswa.
Dengan jumlah yang menurun drastis ini, mantan rektor Institut Teknologi Sepuluh November ini menolak bahwa program kurikulum baru ini hanya uji coba saja. "Dari awal kan sudah dibilang tidak ada uji coba. Prinsipnya memang bertahap dan terbatas. Ini kan bertahap dan terbatas," jelas Nuh.
Sementara untuk sekolah yang menjadi sasaran pelaksanaan penerapan kurikulum baru ini pun hanya diprioritaskan bagi sekolah yang sudah siap saja yaitu sekolah eks-RSBI dan sekolah dengan akreditasi A saja. Kemudian basisnya juga tidak lagi Kabupaten/Kota melainkan provinsi sehingga bisa jadi dalam satu provinsi ada Kabupaten/Kota yang tidak menerapakan kurikulum ini.
"Kalau untuk sekolah di daerah terpencil, kami ingin melaksanakan tapi kami juga melihat kemampuan seperti misalnya untuk distribusi bukunya nanti bagaimana," tandasnya.
"Kenapa Pemerintah Selalu Saja Salah?"
SEMARANG, KOMPAS.com — Meski sempat teredam dengan kisruh Ujian Nasional (UN), penolakan terhadap kurikulum baru masih terus terjadi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengungkapkan bahwa kurikulum baru yang digarapnya ini punya maksud baik.
"Yang kami buat ini maksudnya baik, tapi entah kenapa selalu saja yang dilakukan pemerintah itu salah?" kata Nuh saat sosialisasi kurikulum di Universitas Negeri Semarang, Semarang, Sabtu (4/5/2013).
Ia menjelaskan bahwa kurikulum baru ini memang sedianya tidak dilaksanakan sesuai rencana awal. Hanya sekitar lima persen sekolah dasar yang akan menerapkan kurikulum baru. Sementara untuk SMP dan SMA yang semula akan diterapkan 100 persen juga dikurangi.
"Tapi tujuan dari kurikulum baru tetap tak berubah. Penerapannya sebenarnya juga tak berubah, tetap bertahap. Hanya saja, jumlahnya dikurangi karena kami berusaha realistis," ujar Nuh.
Ia juga mengatakan bahwa meski terus mendapatkan penolakan, dirinya tetap mengapresiasi perbedaan pandangan tersebut. Namun, sebaiknya perbedaan pandangan tersebut disampaikan melalui dialog, bukan dengan aksi demo yang belum tentu didengar.
"Saya insya Allah lebih memberikan apresiasi kalau ada pandangan berbeda itu langsung dialog. Jangan demo, tapi tidak ada yang dengerin," ujarnya.
"Jadi kalau memang ada yang salah, silakan berdialog dengan kami. Tapi saat memang programnya baik, ya mari dijalankan dengan baik," tandasnya.
sumber; KOMPAS.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar